oleh

Sekwan Kepri Minta Maaf ke Huzrin Hood, Hamidi: Ke depan kami prioritaskan Beliau

Tanjungpinang, KepriDays.co.id – Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Kepulauan Riau Hamidi meminta maaf atas kejadian tak menyenangkan yang diterima Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Kepri Huzrin Hood saat pelantikan DPRD Kepri, Senin (9/9/2019) kemarin.

Menurutnya tidak ada maksud untuk melecehkan Huzrin Hood ketika pelantikan itu. Karena memang keterbatasan dari panitia dan tamu undangan yang kurang lebih 1.000 membuat hal itu bisa terjadi.

“Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Huzrin, kedepan kami tidak akan mengulanginya lagi. Dan Pak Huzrin Hood menjadi prioritas kami,” terangnya, Jum’at (13/9/2019) pagi.

Hamidi juga melanjutkan, bahwa saat itu pihaknya juga mengatur kursi untuk DPD RI, DPR RI dan pejabat pusat lainnya, sehingga kesalahan itu bisa terjadi ketika pelantikan DPRD Kepri.

“Intinya kami mohon maaf kepada Pak Huzrin, kedepan saat acara HUT Provinsi Kepri kami prioritaskan beliau. Kami tidak ada maksud seperti itu,” terang Hamidi.

Sebelumnya Tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Huzrin Hood mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari protokol Setwan saat menghadiri pelantikan DPRD Kepri, Senin (9/09/2019) lalu.

Kepada Kepridays.co.id Huzrin menuturkan awal kejadian ketika dia hendak duduk saat menghadiri pelantikan anggota DPRD Kepri 2019-2024 di Kantor DPRD Kepri.

Dia mengaku sejak awal memang diundang di tribun C dan D oleh Setwan Kepri. Menurutnya hal itu tidak biasa. Karena biasanya dia mendapatkan tempat di tribun A. Dia pun mengaku sudah memberitahu ke protokol.

“Jadi saya sama rombongan Gubernur dan lainnya VVIP ke A. Rupanya kursi saya tidak ada. Di sama saya digiring beberapa protokol ke tribun D. Itu pun saya lihat kursinya dipasang baru,” katanya, Rabu (11/09/2019).

Perlakuan tersebut menurutnya tidak seharusnya diterimanya. “Saya merasa ini satu pelecehan,” katanya.

Memang menurut protokol, kata Huzrin, tidak hanya dia saja yang di tribun D namun juga LAM, MUI dan lain-lain. Namun Huzrin justru bertanya kenapa dan Lantamal dan Kapolda tidak berani dipindahkan?

“Tanpa ada BP3KR tak ada Gubernur dan Jajarannya. Ini yang kawan-kawan pejuang tidak menerimanya,” katanya.

Wartawan: Roni
Editor: Ikhwan


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *