oleh

Polemik Pengesahan AKD di DPRD Kepri, Fraksi Harapan dan Gerindra Akan Gugat ke PTUN

Tanjungpinang, KepriDays.co.id – Setelah melakukan walk out saat agenda pertama di sidang paripurna DPRD Kepri pada Senin, (14/10) kemarin, Fraksi Gerindra dan Fraksi Harapan berencana menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Uba Ingan Sigalingging dari dari fraksi Harapan mengatakan jika Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dipaksakan sebelum tatib baru disahkan, maka itu menjadi illegal. Karena saat ini anggota DPRD baru periode 2019-2024, namun justru pembentukan AKD menggunakan tatib periode 2014-2019.

“Logikanya dimana. Tatib 2014-2019 itu berlaku untuk periode saat itu, dan mereka sudah diberhentikan, sudah selesai. Ini masuk 2019-2024. Loh kok saya pakai tatib yang lama. Dasarnya apa,” kata Uba Ingan.

Tadi kami sampaikan kepada pimpinan ini jadi perhatian. Karena ini DPRD Provinsi yang menjadi acuan dari DPRD Kabupaten/Kota. Di Batam Sendiri Pansus dibentuk tanpa ada AKD, dan bisa berjalan. Setelah tatib disahkan barulah AKD dibentuk.

“Jadi jangan terbalik-balik. Ini DPRD Provinsi kok malah memberikan contoh yang buruk. Bagaimana ini. Harusnya DPRD provinsi itu memberikan contoh yang lebih baik, bukan seperti main sulap,” tegasnya.

Sebagai anggota Dewan, Uba Ingan Sigalingging tidak ingin hal seperti ini menjadi hal yang dianggap biasa, karena ia bertujuan untuk memperbaiki.

“Tatib harusnya dibentuk dulu, baru Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Kalau tadi didalam dibilang alasan waktu dan lainnya, terus selama ini ngapain aja,” katanya.

Sedangkan terkait Ketua DPRD Jumaga Nadeak yang mengungkapkan landasan mereka, Uba Ingan mengatakan bahwa itu Apologis, pembenaran, Excuse.

“Prinsipnya bukan begitu. Kalau landasan yang tetap landasan, jangan dibolak-balik. Karena kita anggap ini menyalahi prosedur tentu akan ada upaya, dimana waktu didalam ruangan tadi kami dari fraksi Harapan telah menyampaikan akan melakukan langkah untuk mem PTUN kan ini. Biar aja pengadilan yang membuktikan,” kata Uba Ingan.

Sementara, Onward Siahaan mengatakan, terkait nama-nama yang sudah diajukan untuk AKD sebelumnya saat ketua sementara, itu ditetapkan dengan catatan sesudah tatib DPRD 2019-2024.

“Nama-nama di komisi yang kita kirimkan kemarin itu kalau tatib sudah dibentuk. Kalau yang didalam tadi menurut saya tidak sah, karena tatibnya tak ada,” katanya.

Ia menambahkan bahwa fraksinya hanya mau dibentuk AKD setelah tatib dulu baru AKD dibentuk. Bukan menolak AKD dibentuk, tapi tatib buat dulu. Dan jika yang melanjutkan paripurna tetap akan melaksanakan AKD akan uji.

“Kami akan membawa hal ini ke Ditjen otonomi Daerah (Otda) dari Kemendagri dan tidak tertutup seperti yang dinyatakan fraksi harapan yaitu PTUN,” ujarnya.

Setelah paripurna di skor sementara, Iskandarsyah dari fraksi PKS yang tetap ikut melanjutkan paripurna mengataka, teman-teman juga baru berkonsultasi di kementrian dalam negeri.

“Arahan dari kementrian dalam negeri bahwa boleh juga menggunakan tata tertib DPRD yang lama. Itu dasarnya yang dipertahankan ketua. Ini yang perlu kita kompromikan, dan harus duduk. Ketua (Jumaga) juga berdasarkan rapat tangal 10 Oktober. Dimana kita tetap melanjutkan paripurna untuk menetapkan beberapa agenda, salah satunya adalah AKD, dan melanjutkan penyelesaian tatib yang baru,” kata Iskandarsyah.

Wartawan: Munsui Untung
Editor: Roni


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *