oleh

PH Rini Pratiwi Ingin Sampaikan Alat Bukti Terbaru ke Polisi

Tanjungpinang, KepriDays.co.id -Reza Nurul Ichsan dan Muhammad Ridwan Lubis srlaku penasehat hukum oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Rini Pratiwi, ingin menyampaikan bukti baru ke pihak kepolisian.

Bahkan mereka menunggu panggilan terhadap kliennya sebagai tersangka kasus dugaan gelar palsu oleh pihak penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Tanjungpinang berikutnya.

Reza mengaku, kliennya baru dipanggil penyidik satu kali sebagai tersangka kasus tersebut pada, Jumat (30/10/2020) lalu. Pemanggilan ini, semua pertanyaan penyidik sudah terjawab sesuai yang kliennya tahu.

Nah, setelah selesai memberikan keterangan ke penyidik, lalu pihaknya melakukan konfirmasi kepada pihak perguruan tinggi terkait gelar daripada kliennya baik ijazah S1 maupun S2-nya, karena pihaknya berfikir akan ada lagi panggilan berikutnya atau kedua.

“Waktu itu sudah kami sampaikan ke penyidik bahwa akan mengumpulkan bukti-bukti lainnya yang mana bisa mendukung apa yang menjadi keterangan klien kami,” ujarnya didampingi M. Ridwan dan Rini Pratiwi, Rabu (25/11/2020) sore kemarin disalah satu warung makan di Tanjungpinang.

“Jadi sampai detik ini kami belum ada kepastian kapan klien kami akan dipanggil dan alat bukti terbaru sudah kita kumpulkan dan pegang,” ucapnya.

Pihaknya berfikir, dengan kasus ini terus berkelanjutan tanpa ada kepastian dan bahkan pihaknya mendengar informasi bahwasannya berkas kliennya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.

“Jujur, inipun kami tidak tau. Karena kami berfikir akan ada panggilan berikutnya. Soalnya itu yang kami tanyakan kapan lagi kami akan dipanggil dan katanya lebih kurang dua minggu lagi. Coba carilah dulu mana tau ada bukti-bukti lain yang mana bisa meringankan daripada kliennya,” jelasnya.

Adapun bukti tambahan yang didapat oleh pihaknya berupa surat keterangan dari perguruan tinggi tempat kliennya menempuh pendidikan baik S1 maupun S2-nya.

Dikarenakan perguruan tinggi S1-nya sudah tutup, maka ada peraturan ataupun edaran yang mana itu mengkonfirmasinya kepada LLDIKTI wilayah 1, Sumatera Utara.

“Dari perguruan tinggi S1-nya itu sudah kita konfirmasi ke LLDIKTI wilayah 1, Sumatera Utara dan kita sudah dapat surat bahwasannya terdaftar dan diakui serta sudah menerangkan bahwasannya mahasiswa (klien)nya terdaftar dan lulus. Artinya, ijazah S-1 sah. Jadi, tidak ada lagi masalah S1,” tegasnya.

Selanjutnya, pihaknya juga sudah konfirmasi perguruan tinggi S2-nya yakni Universitas Kejuangan 45, Jakarta terkait masalah apakah kliennya ini alumni dari sana dan ternyata benar. Lalu, apakah singkatan bentuk gelar daripada kliennya M.M.Pd ini bisa disalahkan.

“Mereka (Kejuangan 45) menjawab tidak bisa disalahkan karena itu merupakan kelalaian pihak kampus dan sudah membuat surat keterangan,” jelasnya.

Dalam surat keterangan itu menyebutkan bahwa terkait gelar yang digunakan kliennya merupakan kesilapan pihak Universitas Kejuangan 45, yang menggunakan gelar M.M.Pd.

Bahkan, dalam surat itu menyatakan gelar yang digunakan kliennya tidak dianggap palsu. Menurut pasal 68 ayat 3 UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu berbunyi setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta.

“Ini sudah jelas bahwa perguruan tingginya tidak ada persoalan masalah bentuk dan singkatan gelar yang digunakan oleh klien kami ini dan sudah menjelaskan berupa surat keterangan. Artinya, persoalan klien kami ini dianggap sudah selesai,” ungkapnya.

Menurutnya, pihak kepolisian menguatkan alat bukti itu jangan hanya komunikasi dengan pihak kampus Kejuangan 45 tanpa ada surat keterangan. Seharunya, ada surat keterangan dari pihak kampus bahwasannya kliennya tidak diakui gelar yang digunakannya.

“Sekarang ada gak dari pihak kampus Kejuangan 45 mengeluarkan surat keterangan itu,” ucapnya menanyakan.

“Oleh karena itu, kami meminta  kepastian itu dari pihak kampus yang ditandatangani oleh Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Kejuangan 45 atau yang bertanggungjawab atas prodi-prodi itu,” tambahnya.

Sementara, M. Ridwan Lubis menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu pemanggilan dari pihak kepolisian selanjutnya.

“Intinya, saat ini kami masih menunggu pemanggilan dari pihak kepolisian untuk melengkapi berkas menjadi P21,” katanya.

Pihaknya, merencanakan kalau dipanggil berikutnya akan membawa alat bukti tambahan tersebut.

“Bukti tambahan ini belum ada tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP),” tutupnya.

Wartawan: Amri
Editor: Roni


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *