oleh

Rahma Minta Tunjuk Ajar Mendagri, Pemilihan Wawako Melambat

Tanjungpinang, KepriDays.co.id -Perihal Pemilihan Wakil Walikota (Wawako) Tanjungpinang tampaknya harus berjalan slow down atau melambat, bahkan bisa saja tidak terjadi di Kota Tanjungpinang.

Pasalnya, Walikota Tanjungpinang Rahma masih perlu tunjuk ajar dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal Wawako tersebut. Bahkan Rahma telah mengirim surat ke Ketua DPRD Kota Tanjungpinang dengan tembusan ke dua partai politik pengusung Syahrul-Rahma, yakni, Golkar-Gerindra.

Surat bernomor 188.34/277/1.1.02/2021 tertanggal 19-2-2021 itu, berisikan tentang permintaan Rahma ke Mendagri atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menanggapi surat tersebut, Ketua Pansus Pemilihan Wawako Tanjungpinang, Ashady Selayar menilai, Rahma terindikasi sengaja memperlambat proses Wawako Tanjungpinang.

Seharusnya, Rahma tidak perlu menyurati DPRD Kota Tanjungpinang perihal tunjuk ajar PP tersebut, karena dalam aturan Walikota Tanjungpinang hanya meneruskan nama dari partai pengusung.

“Jika memang Rahma ada tidak cocok dengan nama yang diserahkan dua parpol saat ini, surati parpol pengusung itu atas nama Walikota. Sampaikan apa yang jadi keinginannya, tentu ini kan ada proses politiknya,” kata Ashady.

Ashady mengingatkan batas waktu Wawako Tanjungpinang hanya setahun lagi, dihitung dari masa jabatan Syahrul-Rahma September 2018 sampai dengan September 2023.

“Batas Wawako ini hanya sampai Maret 2022, sesuai aturan jika tinggal 18 bulan masa jabatan Wako maka tidak dilanjutkan lagi proses Wakil,” terangnya.

Editor: Roni


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *