oleh

Mantan Dirut BUMD Tanjungpinang Diperiksa KPK

Tanjungpinang, KepriDays.co.id -Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018 terus berjalan. Kali ini, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sebanyak lima orang.

Kelima orang itu, dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan, mantan Direktur PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Staf Sekretariat Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan dan dari pihak swasta.

“Hari ini pemeriksaan saksi TPK terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018 di Mapolres Tanjungpinang,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Selasa (6/4/2021) dalam keterangan rilisnya yang diterima Kepridays.co.id.

Adapun kelima orang saksi itu diantaranya, mantan Direktur PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang Zondervan, anggota DPRD Kabupaten Bintan Muhammad Yatir.

Kemudian, Staf Sekretariat Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Yulis Helen Romaidauli, pihak swasta Yuhedri Putra serta pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Azirwan.

Sebelumnya, KPK telah melakukan memeriksaan terhadap Kepala Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Bintan, Mohd Saleh H. Umar di Mapolres Tanjungpinang dan di Kantor KPK di Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan serta beberapa pejabat Bintan dan pensiunan PNS.

Kemudian, KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Pulau Bintan yakni Kota Tanjungpinang dan Bintan serta di empat lokasi berbeda di Kota Batam.

Dia belum bisa menyampaikan detail kasus dan tersangkanya, karena pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan terhadap para tersangka.

“Pada waktunya KPK pasti akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat buktinya apa saja dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya,” katanya.

Dia juga mengatakan, bahwa pihaknya akan menginformasikan setiap perkembangan penanganan perkara ini sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Wartawan: Amri
Editor: Roni



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *