oleh

Abdul Haris Dukung Natuna-Anambas jadi Provinsi Sendiri

Tanjungpinang, KepriDays.co.id – Bupati Kabupaten Kepualauan Anambas Abdul Haris akan mendukung keinginan masyarakat Anambas yang memiliki keinginan untuk pisah dari Provinsi Induk Provinsi Kepualauan Riau (Kepri) dan akan membentuk Provinsi Natuna-Anambas.

Abdul Haris juga mengatakan, dirinya juga akan mengakomodir masyarakat yang memiliki keinginan untuk tetap mau bergabung dengan Provinsi Kepri.

“Ya saya dukung, kalau masyarakat mau bentuk Provinsi sendiri,” kata Abdul Haris di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (14/4/2021) kemarin.

Ia melanjutkan, bagi masyarakat Anambas yang menginginkan pemisahan diri dari Provinsi Induk Kepri, silahkan lakukan sesuai ketentuan dan prosedur.

Lengkapai semua syarat-syarat dan lainnya, sebab sudah ada aturan dan undang-undangnya yang mengatur keinginan masyarakat terkait itu.

“Saya sebagai Bupati bila ada yang mau perubahan ke arah yang lebih baik harus mendukungnya. Baik pemekaran Kabupaten, Kecamatan, Desa termasuk Provinsi,” tuturnya.

Haris menegaskan, terkait berapa besar masyarakat Anambas yang menginginkan untuk memisahkan diri dari Provinsi Kepri. Dalam hal ini, bukan melihat besar kecilnya masyarakat yang mendukung atau tidak.

“Untuk pemekaran wilayah semua larinya ke pusat, biarkan pusat yang menilai. Kalau untuk kajian dan lainnya biarkan nanti dilengkapi sambil berjalan,” tambah Haris.

Ia juga menyinggung terkait adanya masyarakat Anambas yang menolak untuk dilakukan pemekaran dan berpisah dari Provinsi Kepri.

“Hal yang wajar ada yang menolak dan tak setuju. Kan dalam rumah tangga saja terjadi hal seperti itu. Untuk apa kita polemikan, ikuti saja yang menilai nanti pusat, apakah menerima atau menolak,” tegasnya.

Sementara diketahui Abdul Haris sempat menolak ajakan Bupati Natuna Hamid Rizal untuk membentuk Provinsi sendiri dulu. Abdul Haris menjelaskan, kenapa dulu dirinya menolak, bahwa pada saat itu suasana perpolitikannya berbeda dari perpolitikan saat ini.

Dan ditegaskannya, hal itu hal yang wajar dalam perpolitikan dalam mengambil kebijakan suatu pimpinan daerah.

“Itu kan politik, kalau bicara politik hari ini A besok belum tentu A, justeru bisa B atau C dan lainnya. Dinamis saja. Tak perlu diperdebatkan hal itu,” ujarnya.

Editor: Roni



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *