oleh

Travel Bubble Keputusan Pusat

Tanjungpinang, KepriDays.co.id -Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, penerapan travel bubble di Provinsi Kepri merupakan keputusan pemerintah pusat bukan merupakan keputusan pemerintah Provinsi.

Hal tersebut menangapi pernyataan Walikota Batam Muhammad Rudi yang meminta agar penerapan travel bubble bisa ditunda sampai realisasi vaksinasi Covid-19 Kota Batam tercapai 100 persen.

“Saya rasa itu kan kebijakan pemerintah pusat. Soal meminta penundaan sah sah saja dan silahkan ajukan surat secara resmi,” kata Ansar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (14/10/2021)

Namun disampaikan Ansar bila bicara vaksinasi 100 persen hal itu tidak mungkin tercapai. Karena menurut dia pasti ada masyarakat yang tidak bisa divaksin karena punya komorbit atau penyakit bawaan yang tidak mungkin di vaksin.

Apalagi jelas Ansar, di Batam yang mungkin KTP domisilinya masih di Batam, tetapi orangnya sudah tidak ada di Batam lagi karena pulang kampung dampak terkena PHK dan alasan lainnya. Ada juga mungkin ibu hamil yang tak bisa di vaksin karena alasan kesehatan.

“Begitu juga masyarakat umum yang belum bisa di vaksin, karena alasan klinis lainnya. Jadi kita tidak akan pernah bisa vaksinasi mencapai 100 persen,” tutur Ansar.

Sebenarnya tambah Ansar, itung itungan dari Kabupaten dan Kota yang ditunggu. Sehingga akan diketahui berapa besar masyarakat yang dapat divaksin dan tidak dapat di vaksin.

“Kita dapat laporan dari Kabupaten Karimun ada sebanyak 30 ribu masyarakat yang sudah tidak berdomisili lagi di Karimun. Untuk itu kita menunggu surat dari Kabupaten dan Kota terkait hal ini, sehingga bisa diketahui, sehingga bisa kita kurangi dengan itu sehingga bisa mencapai 100 persen,” tegasnya.

Editor: Roni



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *