oleh

Temuan BPK, Stafsus Gubernur Kepri Enam Bulan Tak Gajian

Tanjungpinang, KepriDays.co.id -Akibat temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) RI atas penggajian para Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Kepri yang dinilai tidak sesuai aturan, mengakibatkan lebih dari enam bulan para stafsus belum menerima gaji.

Hal itu dibenarkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri Adi Prihantara. Dengan hal tersebut, ia menyebutkan bahwa susunan stafsus sudah dibenahi sesuai dengan tataran dan ketentuannya, dimana nama staf khusus gubernur diganti menjadi tim khusus gubernur.

“Tim khusus ini tim yang bertugas untuk mengevaluasi capaian kinerja RPJM Kepri. Jadi tim bukan staf,” katanya di Tanjungpinang, Kamis (7/7/2022).

Perubahan nama ini tegas Adi untuk perbaikan pola kerja dan cara kerjanya, termasuk kewajiban dan tanggung jawabnya, semua telah diubah.

Ia juga menyebutkan hingga saat ini jumlah tim khusus gubernur masih tetap sama seperti dulu 18 orang, belum ada penambahan.

“Masih tetap apa adanya, namun ada pengurangan karena ada yang meninggal dunia,” ujarnya.

Saat disinggung berapa besaran gaji yang diterima timsus gubernur tiap bulannya apakah mencapai Rp 10 juta?. Adi menjawab, untuk gaji timsus kurang lebih segitu. “Kita belum tau persis ukuran berikutnya berapa yang semestinya diterima,” jelasnya lagi.

Adi juga mengatakan, bahwa untuk posisi stafsus gubernur ini sudah ada PP-nya, Staf Ahli sudah ada PP-nya dan aturannya, semua sudah ada bahkan syarat-syaratnya juga harus ada.

“Kalau tidak memenuhi itu maka tidak cocok, maka yang cocok adalah tim khusus,” tegasnya lagi.

Disinggung terkait temuan BPK atas penggajian stafsus tahun 2021 ini, Adi mengatakan, temuan BPK itu terkait standar penggajian.

BPK menyarankan untuk penggajian harus sesuai dengan kinerjanya mulai hitungan bulanan, harian dan juga jamnya harus tepat dan orang itu sebagai apa, gajinya harus sesuai dengan itu.

“Maka perlu ditindaklanjuti dengan perubahan-perubahan aturannya¬†pula kerjanya eviden hasil kerjanya. Sehingga tidak ada yang salah dan tidak menjadi temuan di kemudian hari,” tuturnya.

Adi mengatakan, kinerja timsus ini wajib diukur sama seperti pegawai pemerintah yang semuannya wajib diukur dengan kinerjanya.

Untuk itu gaji timsus gubernur ini belum dicair karena aturannya belum ada, dan masih seperti dulu, maka gajinya belum dicairkan.

“Ya mohon maaf, sabar dulu, diikuti dulu hak dan kewajibannya harus seimbang,” bebernya.

Adi juga menyayangkan dengan sikap timsus yang mengumbar di media sosial atas belum cairnya gaji timsus itu dan membuat gaduh dikalangan masyarakat.

“Ya gak perlu ditegur kan sudah memahami juga. Ini kan era keterbukaan informasi ya tak apa-apa,” katanya.

Adi juga memastikan bahwa timsus ini masih mengikuti aturan yang lalu, sehingga dari bulan Januari sampai bulan Juli 2022 ini timsus belum menerima gajinya.

“Bulan Juli 2022 kedepan, mereka baru bisa mengikuti aturan baru dan tentunya baru bisa menerima gajinya,” tutup Adi.

Terpisah Tim Khusus Gubernur Kepri Nazaruddin saat ditemuai mengakui bahwa dirinya dan para timsus gubernur lainnya belum menerima gaji sejak awal tahun 2022 ini.

“Ya sabar aja, kita terima saja apa adanya. Tak perlu juga lah sampe bicara keluar,” jawabnya singkat.

Wartawan: Sutana
Editor: Roni

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *