oleh

Ini Penjelasan PT BPI Terkait Kasus Pj Wako Tanjungpinang Hasan Dkk

Bintan, KepriDays.co.id – PT Bintan Property Indo (BPI) yang dulunya PT Expasindo Raya meminta Polres Bintan usut tuntas kasus pemalsuan surat lahan yang telah ditetapkan tersangkanya sebanyak tiga tersangka yaitu Pj Walikota Tanjungpinang Hasan (H), Kabid Dishub Bintan Muhammad Ridwan (R) dan Mantan Honorer Pemkab Bintan Budiman (B).

Kuasa Hukum PT Bintan Property Indo, Lucky Omega Hasan mengatakan, permasalahan ini sudah lama. Sejak Januari 2022 pihaknya sudah melaporkan pengaduan tumpang tindih lahan di Kelurahan Seilekop Kecamatan Bintan Timur ini ke Polres Bintan. Seiiring perkembangan waktu penyelidikan berjalan dan sampai ditingkatkan laporan ke kepolisian November 2022.

“Jadi kasus ini dilaporkan Januari 2022. Jadi bukan lagi kasus baru lalu seiring berjalan ditemukan adanya tindak pidana sehingga dinaikan ke penyelidikan di November 2022,” ujar Lucky Via, Jumat (3/5/2024) kemarin.

Pelapor dalam kasus ini adalah Constantyn Barail selaku Karyawan PT Bintan Property Indo yang menerima kuasa dari Direksi PT Bintan Property Indo, Satia Priosoetanto.

Sejak laporan ditingkatkan ke penyelidikan dengan rentang waktu sampai 2023, pihak terlapor H, R, B sempat menghubungi pihak perusahaan. Mereka meminta penyelesaian perdamaian secara Restorativ Justice (RJ).

“Itikad baik H, R, dan B itu disambut baik dan ditanggapi perusahaan. Bahkan bukti perkembangan dari itikad baik yang mereka lakukan di lapangan juga telah pihak perusahaan terima,” jelasnya.

Tersangka H, R, dan B berjanji kepada pihak perusahan pada Agustus 2023. Janji itu berbunyi bahwab mereka akan menyelesaikan tumpang tindih lahan tersebut (clear and clean). Penyelesaian yang dijanjikan dari Agustus sampai November 2023.

“Maka atas tidak baik itu pihaknya mengajukan surat pengajuan RJ dan dilampirkan proses dan proges penyelesaiannya,” katanya.

Namun hingga batas waktu yang dijanjikan masalah itu tidak kunjung selesai. Maka dia selaku kuasa hukum dan pelapor yaitu Constantyn Barail datang ke Pulau Bintan pada Desember 2023.

Disaat itu dilakukan pertemuan dan pihaknya menanyakan proses perkembangan kepada H, R, dan B.

“Mereka kembali berjanji dengan kami bahwa masalah ini akan selesai diakhir Desember 2023 atau paling lambat Januari 2024,” tambahnya.

Hingga masuk 2024 dimulai dari Januari sampai Maret pihak perusahaan tidak menerima informasi terkait penyelesaian. Kemudian dilakukan komunikasi dengan H, R, dan B namun komunikasi itu tidak ditanggapi sama sekali.

Akhirnya dia bersama pelapor kembali datang ke Pulau Bintan. Namun tidak dapat ketemu dengan bersangkutan. Akibat tidak ada kejelasan dan kepastian terkait perkembangan penyelesaian sesuai perjanjian secara tuntas pihaknya kembali melanjutkan kasus ini ke ranah hukum.

“Jadi pelapor Pak Constantyn Barail kembali mengirimkan surat permohonan kepastian hukum ke Polres Bintan atas laporan yang dilaporkan di 2022 lalu. Sehingga kasus ini berlanjut sampai ke penyidikan dan dilakukan penetapan tersangka terhadap H, R, dan B,” ucapnya.

Wartawan : Ari
Editor : Roni

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *