TANJUNGPINANG, KEPRIDAYS.CO.ID—Sepuluh bulan sejak resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dan Raja Ariza belum melakukan restrukturisasi kabinet atau penyegaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Sejauh ini, keduanya masih menjalankan roda pemerintahan dengan komposisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk oleh kepala daerah sebelumnya.
Kondisi ini menjadi sorotan karena lazimnya pergantian atau penataan ulang pejabat—mulai dari eselon pimpinan tinggi hingga kepala dinas—biasanya dilakukan pada awal masa pemerintahan untuk memastikan keselarasan antara visi-misi kepala daerah baru dan implementasi kebijakan birokrasi.
Ashadi Selayar, perwakilan tim sukses Lis–Raja dari Partai Golkar, mengatakan bahwa keputusan belum dilakukannya perombakan kemungkinan didasarkan pada pertimbangan stabilitas kinerja OPD dan penyesuaian terhadap transisi anggaran. Meski begitu, Ashadi mendorong agar proses pelantikan pejabat kabinet pemerintahan Lis–Raja sebaiknya dilakukan setelah penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Menurutnya, pelantikan setelah DPA akan memberikan ruang bagi para pejabat baru untuk bekerja lebih fokus dalam mengeksekusi program-program prioritas tanpa terganggu oleh proses penyesuaian anggaran yang sedang berjalan.
“Jika pelantikan dilakukan setelah DPA, maka pejabat yang baru ditunjuk bisa langsung bekerja dengan pedoman anggaran yang sudah final. Ini akan membuat pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien,” ujar Ashadi, Senin (8/12/2025).
Terkait figur Sekretaris Daerah (Sekda) yang ideal untuk mendampingi kepemimpinan Lis–Raja, Ashadi enggan menyebutkan nama. Namun ia menegaskan bahwa posisi Sekda sangat strategis karena berperan sebagai motor penggerak koordinasi dan harmonisasi antar-OPD.
“Yang kita harapkan adalah sosok Sekda yang mampu mengorkestrasi seluruh OPD. Sekda harus menjadi jembatan yang bisa menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke dalam program dan kebijakan yang operasional. Figur yang cakap memimpin birokrasi sekaligus mampu menjaga ritme kerja pemerintah daerah,” kata Ashadi.
Ia juga menambahkan bahwa masyarakat Tanjungpinang menantikan arah baru pemerintahan Lis–Raja, terutama dalam upaya peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional.
“Harapan publik cukup besar. Karena itu, struktur kabinet yang solid sangat diperlukan agar pemerintahan ini dapat bekerja optimal sejak awal,” tambahnya. (**)