oleh

Antisipasi Masalah Hukum, Pemprov Kepri Libatkan Kejati dalam Pengawasan Labuh Jangkar

Tanjungpinang, KepriDays.co.id – Pemprov Kepri akan menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri dalam pengelolaan labuh jangkar. Kebijakan ini dilakukan seiring dengan penarikan jasa labuh jangkar di perairan Kepri yang sebelumnya dikelola Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ke Pemprov Kepri.

“Keterlibatan Kejati dalam hal ini sudah dibicarakan antara Pemprov dan DPRD Kepri, dan sudah disepakati. Nantinya melibatkan Kejati dalam pengawasan penarikan biaya jasa labuh jangkar kapal,” kata anggota DPRD Kepri Irwansyah di Tanjungpinang belum lama ini.

Irwansyah melanjutkan, langkah ini tentunya sangat baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan penarikan jasa labuh jangkar. Sebab, jasa labuh jangkar kapal ini sangat rawan akan adanya penyelewengan.

“Ini bentuk antisipasi, sehingga tidak akan terjadi penyimpangan dan adanya manipulasi data yang dapat merugikan kita. Selain itu agar semua terhindar dari proses hukum,” ungkapnya.

Kemudian Irwansyah mengharapkan agar relisasi pelaksanaan pungutan jasa labuh bisa dilakukan pada bulan Januari 2019 ini, sehingga memberikan PAD ke Kepri.

“Kami mengharapkan mulai Januari ini sudah bisa memberikan PAD. Dan Kemenhub juga telah memberikan keleluasaan bagi Pemprov Kepri dalam penarikan jasa labuh itu,” katanya. (Ron)



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *