oleh

Gerakan Kostratani Perkuat Fungsi BPP di Lapangan

Tanjungpinang, KepriDays.co.id-Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) merupakan sebuah gerakan bersama strategi pembangunan pertanian yang dicanangkan Dr. Sahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH., semenjak dilantik menjadi Menteri Pertanian. Berbekal pengalamannya di lapangan, Syahrul Yasin Limpo melihat fakta bahwa pertanian memerlukan gerakan bersama dan massal dari bawah (bottom up) dari lingkup kendali terkecil yaitu Kecamatan.

“Membangun pertanian tidak hanya selesai dengan program pemerintah, tetapi dengan gerakan bersama dan digerakkan dengan kebersamaan yang utuh yaitu Kostratani di tingkat Kecamatan,” tegasnya dalam setiap kesempatan.

Gerakan Kostratani ada mulai dari tingkat pusat disebut dengan Kostranas dengan Komandan Menteri Pertanian dan Ketua Harian adalah Kepala BPPSDMP. Di tingkat Provinsi disebut Kostrawil dengan komandan Gubernur dan Ketua Harian adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, dan sekretariat adalah Kepala BPTP.

Di tingkat kabupaten/kota disebut Kostrada dengan komandan bupati/walikota, dan Ketua Harian sekaligus Sekretariat adalah Kepala Dinas Pertanian Kab./Kota. Sementara di tingkat kecamatan disebut Kostratani dengan Komandan Camat, dan Ketua Harian sekaligus Sekretariat adalah Kepala BPP.

Wadah gerakan Kostratani ini berada pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang memang sudah ada di Kecamatan. Adanya Kostratani ini juga akhirnya mengembalikan fungsi BPP kepada tugas aslinya yaitu pusat data dan informasi, pusat pembelajaran untuk penyuluh dan petani, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat konsultasi agribisnis dan pusat pengembangan jejaring kemitraan. BPP akan menjadi center of excelent semua aktivitas pertanian.

Namun BPP yang ada di Provinsi Kepulauan Riau baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat terbatas. Jumlah BPP tidak sebanding dengan jumlah kecamatan yang ada. Idealnya satu kecamatan memiliki satu BPP (rasio 1:1). Kenyataanya masih banyak kecamatan di provinsi ini tidak memiliki BPP dan bahkan ada kecamatan yang memiliki BPP tetapi sudah tidak aktif.

Keberadaan BPP sangat diperlukan dalam mendukung kostratani. Dari 70 kecamatan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang ada kantor BPP hanya ada di 18 kecamatan dan hanya sebagian yang kondisinya masih layak. Berdasarkan hasil validasi dari delapan BPP yang diajukan Provinsi Kepulauan Riau hanya ada tiga BPP yang masuk kriteria sebagai calon kostratani yaitu di Kabupaten Karimun, Bintan dan Natuna masing-masing satu BPP.

Selain itu jumlah penyuluh di Provinsi Kepulauan Riau juga masih terbatas. Penyuluh yang berstatus PNS sebanyak 29 orang, sedangkan yang berstatus THL-TB Penyuluh Pertanian sebanyak 61 orang. Artinya total hanya 90 orang penyuluh (Pusluhtan 2019). Padahal jumlah desa dan kelurahan yang memerlukan penyuluh pertanian adalah 416 desa/kelurahan (BPS 2018).

Keterbatasan jumlah penyuluh di tujuh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau membuat seorang penyuluh harus memegang beberapa desa di satu kecamatan. Karena BPP sebagai Kostratani nantinya akan menjadi home base penyuluh. maka, tak hanya SDM-nya saja yang diperkuat, prasarana dan sarana teknologi seperti internet, wifi, komputer, dan sistem cyber extention-nya harus diperkuat.

Menurut Kepala BPTP Kepri, Dr. Ir. Sugeng Widodo, MP., BPTP nantinya bisa berkolaborasi memperkuat penyuluh di lapangan. Artinya, BPTP yang selama ini sudah banyak menghasilkan beberapa penelitian pertanian bisa didesiminasi ke lapangan dan selanjutnya bisa diimplementasi atau disosialisasikan penyuluh ke petani.

“BPP adalah sebagai mitra kerja yang bisa mengimplementasi hasil penelitian di lapangan. Setelah BPP ini menjadi Kostratani, diharapkan para penyuluh bisa berperan aktif sebagai ujung tombak pembangunan pertanian. “BPTP Kepri akan mengambil peran penting sebagai Sekretariat Kostrawil, yaitu Kostratan di tingkat Provinsi. Kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, percontohan/demplot, demfarm, dan lain-lain yang selama ini telah terlaksana lebih akan terkoordinasikan. Selain itu, BPTP Kepri juga akan menjadi basis komunikasi via Teleconference di tingkat Provinsi Kepri, “diakhir penjelasan Sugeng. (*)


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *