oleh

Mantan Sekwan dan Bendahara Karimun Divonis 6 Tahun Penjara

Tanjungpinang, KepriDays.co.id -Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungpinang, menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada mantan Sekretaris Sekretariat DPRD Karimun Usman Ahmad, selama 6 tahun penjara, karena dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Boy Zulfikar, mantan bendaraha Sekretariat DPRD Karimun dalam sidang, Senin (11/01/2021)

Hal dimaksud terkait kasus tindak pidana korupsi berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif DPRD Karimun tahun 2016 dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1,6 Miliar.

Disamping vonis tersebut, majelis hakim dipimpin Eduart MP Sihaloho didampingi dua hakim anggota Yon Efri, Jonni Gultom juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Usman Ahmad berupa denda sebesar Rp.300 juta subsider 2 bulan serta uang pengganti kerugian negara (UP) sebesar Rp. 508 juta melalui penyitaan seluruh aset harta kekayaanya.

Namun jika seluruh aset kekayaan tersebut tidak mencukupi, selama batas waktu yang telah ditetukan sejak putusan ini dibacakan, maka terdakwa Usman Ahmad wajib menjalani hukuman kurungan selama 1 tahun 6 bulan.

Dalam sidang kasus yang sama secara terpisah melalui virtual (online) dengan majelis hakim yang sama, juga mejatuhkan hukuman vonis penjara kepada terdakwa Boy Zulfikar, mantan bendaraha Sekretaris DPRD Karinun selama 6 tahun dan 6 bulan denda Rp.300 juta subsider 2 bulan, serta UP Rp.946 juta atau subsider 2 tahun dan 6 bulan penjara.

Vonis kedua terdakwa tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Karimun sebelumnya.

Dimana terdakwa Usman Ahmad dituntut selama 7 tahun dan 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa Boy Zulfikar, selama 8 tahun 6 bulan penjara belum termasuk denda dan UP.

Kedua terdakwa tersebut dinyatakan oleh majelis hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Terhadap vonis majelis hakim tersebut, JPU dari Kejaksaan Negeri Karimun masih menyatakan pikir-pikir. Sedangkan kedua terdakwa langsung menyatakan menerima.

Sekedar diketahui, dugaan korupsi yang dilakukan kedua terdakwa berawal pada tahun 2016 atas Daftar Pelaksana Agaran (DPA) di sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Balai Karimun senilai Rp.31 miliar dengan realisasi penyerapan anggaran senilai Rp.28 miliar dengan persentase 89,86 persen.

Terdakwa Boy selaku bendahara pengeluaran di sekretariat DPRD saat itu menggunakan uang Perjalanan Dinas sebanyak 92 orang pimpinan dan anggota senilai Rp 1.228.042.000

Namun uang tersebut tidak diberikan kepada pihak yang berhak menerima perjalanan dinas sebagaimana berdasarkan dokumen pencairan yang di lakukan oleh kedua terdakwa.

Disamping itu, kedua terdakwa juga membuat bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif, senilai Rp.234.252.000 yang didapat dari perjalanan dinas sebanyak 75 orang yang dilakukan kepada 28 pegawai sekretariat DPRD Karimun pada tiga kegiatan.

Tidak hanya itu, kedua terdakwa juga telah membayar belanja perjalanan dinas mantan Ketua DPRD TBK, Muhammad Asyura, sebesar Rp 37.750.000.

Namun kenyataannya karena melakukan pelanggaran kode etik, sehingga hanya diberi sanksi sedang, dengan tidak menjalankan tugas dan membuat kebijakan dengan mengatasnamakan pimpinan DPRD TBK baik yang bersifat reguler maupun strategis.

Putusan itu ditindak lanjuti penerbitan keputusan DPRD TBK nomor 8 tahun 2016 tentang pemberhentian saksi Muhammad Asyura sejak tanggal 4 Mei 2016 sebagai ketua DPRD TBK masa jabatan 2014-2019. Tetapi saksi ini masih setelah 4 Mei 2016 masih mendapatkan honor belanja perjalanan dinas senilai Rp 101.441.500,” paparnya.

Kemudian kedua terdakwa mempertanggungjawabkan belanja anggaran makanan dan minuman melebihi anggaran yang telah di bayarkan kepada penyedia senilai Rp.64.766.643. Sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana laporan hasil pemeriksaan keuangan RI sebesar Rp 1.680.311.643. (*)

Kontibutor: CIK
Editor: Roni


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *