oleh

Mahasiswa Demo Soal UKT, Ini Tanggapan Rektor UMRAH

Tanjungpinang, KepriDays.co.id -Puluhan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjupinang, Provinsi Kepri melakukan aksi unjuk rasa atau demo di rektorat Umrah, Dompak, Rabu (3/02/2021).

Mereka menuntut agar Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester genap diturunkan 50 persen. Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Rindi Apriyandi menjelaskan, sebelum berlangsungnya aksi pihaknya sudah melakukan audensi dengan pihak rektorat.

Dalam audensi itu, pihak rektorat berjanji akan mengeluarkan surat edaran tentang mekanisme penyesuaian uang kuliah tunggal pada masa pandemi Covid-19 dilingkungan UMRAH pada, Selasa 2 Februari 2020 kemarin. Namun, surat itu tidak keluar sesuai yang dijanjikan.

“Mereka (red, rektorat) berjanji hari Selasa kemarin mengeluarkan surat edarannya, tapi nyatanya surat itu tidak keluar, keluarnya hari ini pas kita sudah kumpul disini. Itu yang pertama,” ujarnya usai aksi.

Terkait tuntutan, untuk golongan 1 dan 2 suda diturunkan 50 persen. Sedangkan yang lainnya harus memenuhi persyaratan seperti surat keterangan terdampak Covid-19 dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk nelayan itu harus ada keterangan dari RT/RW setempat dan kalau untuk pegawai instansi yang akan mengeluarkan.

Selain itu, ada beberapa yang akan ditanyakan ke pihak rektorat yakni 10 persen dari golongan 3, 4 dan 5 itu hanya 10 persen dalam arti mendapat potongan hanya Rp1 juta.

“Nah, itu mau dipertanyakan sama kawan-kawan ke rektorat,” ucapnya menjelaskan tujuan dari pada aksi tersebut.

Menanggapi hal itu, Rektor UMRAH Tanjungpinang, Agung Dhamar Syakti mengatakan, kalau UKT memang sudah menjadi permasalahan nasional. Masa pandemi Covi-19 ini perlu ada upaya membantu mahasiswa untuk bisa mendapat keringanan.

Namun dalam keringanan ini tentunya ada regulasi yang bisa menjabarkan bantuan itu seperti apa. Nah, kampus-kampus pasti menunggu regulasi yang lebih tinggi dulu yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia.

Pada Kemendikbud, ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 25 tahun 2020 yang memang mengatur hal tersebut.

Di Permendikbud tersebut memang dijelaskan dengan lugas bahwa UKT itu wajib dibayarkan oleh mahasiswa.

“Bagi mahasiswa yang hanya tinggal menunggu SKS atau skripsi biasanya mereka diberi keringanan 50 persen maksimal, bisa saja 25 persen,” jelasnya.

Wartawan: Amri/Abu

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *