oleh

Ery: KPPAD Kepri Sangat Diperlukan

Tanjungpinang, KepriDays.co.id-Ketua KPPAD Kepri Ery Syahrial mengatakan keberadaan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) di Kepri sangat diperukan. Dalam menjalankan tugasnya, ia tidak bisa digantikan lembaga lain.

Menurutnya, pembentukan KPPAD sejak tahun 2007 berdasarkan dasar hukum yang kuat yaitu UU Perlindungan Anak. Kemudian diperkuat dengan Perda Kepulauan Riau No 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak tahun 2010 sebagai Perda pertama di Indonesia tentang Perlindungan Anak.

Hal tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi, DPRD beberapa stakeholder anak waktu itu termasuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kepri terhadap perlindungan anak. Komitmen tersebut terus diperlihatkan hingga periode 2016-2021.

“Atas komitmen terhadap pentingnya kehadiran KPPAD dan upaya perindungan anak, KPAI sudah dua kali memberikan penghargaan KPAI Award kepada Gubernur Kepulauan Riau,” katanya, Jumat (12/02/2021).

Dia memandang bahwa kehadiran KPPAD di Kepulauan Riau diperlukan, bahkan sangat diperlukan. Hal tersebut melihat kasus dan permasalahan anak yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau selama ini yang banyak, kompleks dan meningkat dari waktu ke waktu.

“Adanya harapan dan kepercayaan masyarakat yang sangat besar terhadap KPPAD serta pertimbangan posisi Kepulauan Riau yang strategis, berada di perbatasan dengan beberapa negara tetangga, lalu lintas orang keluar negeri sehingga berdampak pada tingginya kasus dan permasalahan anak,” kata Ery.

Perlindungan Anak di Kepulauan Riau, lanjut Ery, selama ini berjalan dengan baik, Provinsi Kepulauan Riau selama ini menjadi barometer perlindungan anak di Indonesia dengan banyaknya daerah lain belajar ke Kepri termasuk belajar bagaimana membuat Perda Perlindungan Anak dan membuat KPAD/KPPAD di daerahnya.

“Banyak hak-hak anak yang harus dikawal oleh pemerintah dan masyarakat, banyak lembaga teknis yang terlibat dalam pemenuhan hak anak mulai dari OPD terkait di jajaran pemerintah, aparat penegak hukum (APH), organisasi masyarakat sipil (civil society) hingga masyarakat. Semua itu perlu satu lembaga yang bisa melakukan fungsi pengawasan,” katanya.

Kehadiran KPPAD Kepulauan Riau sangat membantu jajaran aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara hukum anak, seperti sebagai komisionernya dianggap kredibel menjadi saksi ahli di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

KPPAD Kepulauan Riau bisa mengeluarkan rekomendasi dalam kasus anak, termasuk perkara hukum anak yang saat banyak di jajaran criminal justice system. Bila tidak ada akan menimbulkan kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan hukum anak karena kalau mendatangkan ahli dari luar maka bisanya sangat besar.

“KPPAD tidak bisa digantikan oleh lembaga lainnya seperti P2TP2A karena tugas dan fungsinya berbeda. P2TP2A tidak bisa melakukan fungsi pengawasan dan beberapa fungsi dalam perlindungan anak. P2TP2A tidak bisa melakukan fungsi pengawasan antar OPD dan di lembaga aparat penegak hukum,”papar Eri yang sudah dua periode berada di KPPAD.

Atas telaah kelembagaan tersebut, KPPAD Kepulauan Riau merekomendasikan dipertahankan kelembagaan KPPAD Kepulaiuan Riau, termasuk 5 KPPAD yang berada di Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna.

Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau H Isdianto menyatakan jabatan komisioner KPPAD Kepulauan Riau diperpanjang sampai terbentuknya komisioner KPPAD Kepulauan Riau periode selanjutnya, 2021-2026.

Hal tersebut disampaikan H Isdianto pada Rabu (10/2/2021) di ruang kerjanya saat menerima kedatangan Komisioner KPPAD Kepulauan Riau periode 2016-2021 yang mempertanyakan kelanjutan kelembagaan KPPAD Kepulauan Riau selanjutnya.

Gubernur melihat kehadiran KPPAD Kepulauan Riau sangat dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas pengawasan dan perlindungan anak di Kepulauan Riau.

“Diperpanjang sampai terbentuk komisioner KPPAD Kepulauan Riau yang baru,” ujar Gubernur kepada Komisioner KPPAD Kepulauan Riau.

Untuk diketahui laporan pengawasan dan perlindungan anak selama 5 tahun masa periode komisioner KPPAD, sejak 2016-2021. Jumlah kasus anak yang diadukan masyarakat ke KPPAD Kepulauan Riau, pada tahun 2016 sebanyak 198 pengaduan dengan jumlah korban 296 anak, tahun 2017 sebanyak 156 kasus dengan jumlah korban 220 anak, pada tahun 2018 sebanyak 111 kasus dengan jumlah 168 korban anak.

Lalu tahun 2019 sebanyak 109 kasus dngan korban anak 174 anak dan tahun 2020 sebanyak 127 kasus.Terjadi penuruan kasus yang dilaporkan ke KPPAD Kepulauan Riau sejak dibentuknya KPPAD Kota Batam karena sebagian besar kasus anak yang terjadi di Batam dilaporkan ke KPPAD Batam, tidak lagi ke KPPAD Kepulauan Riau.

Editor: Roni

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *