oleh

KPK Geledah Kantor Apri Sujadi

Bintan, KepriDays.co.id -Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Bintan tepatnya di ruang kerja Bupati Bintan Apri Sujadi.

Penggeledahan itu tampak dikawal oleh pihak kepolisian bersenjata lengkap. Tampak beberapa penyidik masuk ke Ruang Kerja Bupati, di kawasan Bandar Sri Bentan, Kabupaten Bintan.

Penggeledahan yang dilakukan KPK tersebut diduga terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kawasan Bintan.

Kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK tersebut, berlangsung dari tahun 2016 – 2018. Dalam perkara kasus dugaan korupsi ini, penyidik KPK telah memeriksa beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Bintan.

Selain ruang kerja Bupati, penyidik KPK juga menggeledah Kantor BP Kawasan Bintan. Penggeledahan di lokasi tersebut dikawal sejumlah anggota kepolisian.

Tampak dua personel kepolisian berjaga saat penyidik KPK menyambangi Ruang Kerja Bupati Bintan. Belum diketahui, apakah Bupati Bintan Apri Sujadi berada di ruang kerjanya saat penggeledahan berlangsung.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK tersebut terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Wilayah Kabupaten Bintan.

“Benar, KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan TPK terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018,” ujar Fikri melalui keterangan tertulisnya.

Dia belum bisa menyampaikan detail kasus dan tersangkanya, karena pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan terhadap para tersangka.

“Pada waktunya KPK pasti akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat buktinya apa saja dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya,” katanya.

Fikri juga mengatakan bahwa pihaknya akan menginformasikan setiap perkembangan penanganan perkara ini sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Editor: Roni



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *