oleh

RDP Gas Elpiji 3 kilogram, Dewan Pertanyakan Legalitas Kartu Kendali

Tanjungpinang, KepriDays.co.id -Dewan Perwakilan Daerah Kota (DPRD) Kota Tanjungpinang kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gas Elpiji 3 kilogram. RDP tersebut dilaksanakan bersama pangkalan, agen, Iswana Migas, Pertamina Ritel Kepri, Bagian Hukum Pemko Tanjungpinang, Bagian Ekonomi Pemko Tanjungpinang dan Disperindag Tanjungpinang, Senin (1/3/2021) siang.

RDP yang dipimpin Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni ini, menindaklanjuti RDP pertama dengan Managemen Pertamina dan Anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang.

Menurut Weni, untuk menimbang kembali kebijakan yang diambil dalam penerapan kartu pelanggan atau kendali. Pemko juga harus terbuka tentang produk hukum sehingga masyarakat mengerti dan memahami sebagai uji publik.

“Karena sampai saat ini DPRD tidak pernah menerima salinan Perwako kartu kendali ini, dan Perwako ini apakah sudah ada diberikan nomor oleh Bagian Hukum Provinsi sesuai aturan perundang-undangan,” kata Weni.

Selain itu, Weni mengakui, bahwa tujuan kartu kendali ini positif untuk masyarakat miskin di Tanjungpinang, namun apa indikator yang menentukan masyarakat menerima kartu kendali.

“Jadi disini kita ingin mendengar hal tersebut, agar kartu kendali ini memang tepat sasaran,” ujar Weni.

Sedangkan Juru Bicara Forum Pangkalan Gas Elpiji se-Tanjungpinang, Doni menolak kebijakan di dalam kartu pelanggan yang melarang pangkalan menjual ke masyarakat yang tidak memiliki kartu tersebut, karena sampai saat ini belum ada dasar hukum yang jelas.

“Kami masih mengacu pada Perpres 104 tahun 2007 itu sudah jelas. Kami sebenarnya menolak dan ingin kartu itu dirubah atau direvisi, kami juga pengen tau juga tentang Perwako ini,” kata dia.

Kemudian dari Iswana Migas Harris menambahkan, ini merupakan RDP kedua kali dirinya hadir, dirinya disini hanya mau menyampaikan apakah kartu kendali ini satu-satu solusi.

“Jadi mana tau ada kebijakan lain yang tepat sasaran. Selain kartu kendali ini,” katanya.

Sementara, Atmadinata selaku Kadisperindag Kota Tanjungpinang mengatakan, dalam Perwako jelas namanya adalah kartu pelanggan untuk mengendalikan keterjaminan mendapatkan gas 3 kilogram bagi masyarakat miskin.

“Jadi Perwako ini juga masih bisa direvisi lagi dan diubah juga bisa,” kata Atma.

Sedangkan, Fikri yang mewakili Kabag Hukum Pemko Tanjungpinang mengakui, memang Perwako berdasarkan prosesnya wajib untuk di fasilitasi ke Bagian Hukum Pemprov Kepri.

“Namun tidak semua wajib, kan Walikota punya diskresi. Dan masih ada juga yang akan di ubah dari Perwako ini,” ucapnya.

Editor: Roni



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *