Advetorial – Anggota DPRD Provinsi Kepri Lis Darmansyah mengharapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan juga mengakomodir Struktural Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru, sehingga perubahan RPJMD dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
“Saya mengharpkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten / Kota yang termuat dalam dokumen RPJMD, harus lebih detail dan spesifik sesuai dengan karakter daerah tersebut, sehingga program kegiatan yang termuat dalam RKPD tepat sasaran,” hal itu disampikan Lis Darmansyah pada kegiatan Konsultasi Publik Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026, Senin (11/9/2023) di Dompak, Tanjungpinang.
Sementara Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I (Sumatera) Bagus Agung Herbowo, menyampaikan terkait isu-isu pembangunan yang akan dan telah dilakukan Provinsi Kepri seperti Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Penguatan Reformasi birokrasi, Disparitas pembangunan di wilayah Kepulauan, dan Pembangunan berkelanjutan.
“Program yang akan dan telah dikerjakan tentunya perlu dilanjutkan dlam rangka kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kepri secara keseluruhan. Pemerintah pusat tentunya sangat mendukung dalam hal itu,” katanya.
Sebagimana diketahui Bappeda Provinsi Kepri kembali melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten III Provinsi Kepri Andri Rizal yang didampingi oleh Kepala Bappeda Kepri Misni.
Dalam sambutannya Andri Rizal mengingatkan seluruh OPD dan pihak-pihak terkait untuk mencermati dengan seksama materi perubahan RPJMD agar arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepri 5 tahun kedepan terukur dan terencana dengan baik sehingga Visi Gubernur untuk mensejahterakan masyarakat Kepri dapat tercapai.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Provinsi Kepri, Kepala OPD Kepri, Tim Percepatan Pembangunan, Fungsional Utama Provinsi Kepri, Bappeda Kabupaten/Kota, BPS Provinsi Kepri, Ketua Stisipol Tanjungpinang, Tokoh Masyarakat, Kadin, IWAPI, ICMI Orwil Provinsi Kepri, dan Karang Taruna. (*}