oleh

Tak Penuhi Unsur, Kasus Dugaan Money Politic Apri Sujadi Dihentikan

Bintan, KepriDays.co.id – Kasus dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) terkait money politic atau politik uang untuk terlapor Calon Bupati (Cabup) Bintan nomor urut 01 Apri Sujadi dihentikan atau tidak dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan Polisi.

Hal itu diputuskan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bintan yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam surat putusan itu ditandatangani Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan, Febriadinata, nomor: 113/K.Bawaslu-KR-02/PM.05.02/XII/2020 pada Jumat (4/12/2020) sore.

Febriadinata mengatakan, terkait laporan yang disampaikan ke Bawaslu Bintan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu berkaitan dengan money politic telah selesai ditangani Sentra Gakkumdu Kabupaten Bintan.

“Itu diputuskan Sentra Gakkumdu di dalam pembahasan kedua bahwa laporan tersebut dihentikan, karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 187A ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.10 Tahun 2016,” ujarnya, Sabtu (5/12/2020) sore di Kantornya.

Pasal tersebut meyebutkan bahwa setiap orang dilarang menjanjikan dan memberi uang atau materi lainnya, maka pemberi dan penerima sama-mendapatkan sanksi pidana 72 bukan dan Rp1 miliar.

Awalnya, kata dia, pihaknya menerima laporan dari salah satu masyarakat yang didampingi kuasa hukumnya dan juga tim kampanye salah satu Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bintan.

Setelah menerima laporan tersebut, pihaknya melakukan pembahasan pertama untuk memastikan syarat formil dan materilnya.

Nah, syarat formil dan materil yang ada dalam laporan telah terpenuhi sehingga ditindaklanjuti kedalam proses penyelidikan dan juga kajian yaitu melakukan klarifikasi dari semua pihak yang terlibat.

Sebumnya juga, sudah melakukan investigasi dan meminta keterangan-keterangan orang-orang yang hadir saat peristiwa di Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Bintan.

“Kita sudah meminta keterangan kepada 24 orang yang terdiri dari pelapor, saksi-sanksi dari pelapor, orang-orang yang hadir dalam kegiatan, KPU Bintan dan juga saksi ahli. Itu yang sudah kita lakukan,” ucapnya.

Selain itu, melihat dari bukti-bukti yang ada sehingga di dalam pembahasan kedua apakah ada unsur-unsur pelanggaran yang terkandung dalam pasal 187A ayat 1 Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tersebut.

“Ternyata, dalam proses pembahasan kedua, kami menyimpulkan tidak ada unsur-unsur yang dapat terpenuhi secara keseluruhan yang terkandung dalam pasal itu, sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan,” tutupnya.

Wartawan: Amri
Editor: Roni

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *